UBB Punya Kapasitas 500 Terrabyte, Babel Bisa Wujudkan Kebijakan Sata Peta

Ahada
UBB Punya Kapasitas 500 Terrabyte, Babel Bisa Wujudkan Kebijakan Sata Peta
Ketua Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Bangka Belitung (UBB) Wahri Sunanda (kanan) didampingi pengurus PPIDS UBB Ghiri Basuki (Ketua TIK) UBB mencek sejumlah peralatan PPIDS yang dihibahkan Badan Informasi Geospasial (BIG) di ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi UBB, Rabu (15/01/2020). (Foto: dok UBB)

 

BANGKA, BSBELREVIEW.CO.ID -- Prof  Agus Hartoko  mengemukakan  geoportal dan PPIDS UBB  mampu secara detil menganalisis  banyak tema spasial dan informasi geospasial strategis di Provinsi Kepulauan Babel.

“Dengan kapasitas 500 terrabyte, semua peralatan   yang diberikan Badan Informasi Geospasial,  BIG,  kepada  UBB per Agusutus 2017 itu,  saya nilai   andal dalam membangun Basis Data Spasial,  termasuk secara detil menganalisis banyak tema spasial dan informasi geospasial strategis di daerah ini,” tukas Agus Hartoko medio Maret 2018.

Sebagai pakar geospasial yang sudah 25 tahun berkutat di bidang ini, Agus Hartoko  menegaskan  Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional  (JIGN)  memiliki  nilai dan fungsi  strategis dalam kerangka  memadukan dan mempercepat pembangunan di negara ini.

“Dengan adanya KSP dan JIGN maka   semua sektor akan menggunakan satu sistem data spasial dan peta yang sama. Faedahnya banyak sekali. Selain memudahkan sisi perencanaan,  semua sektor pun dapat dengan mudah  dipadukan. Sehingga tak ada lagi antar sektor yang tumpang tindih,” ujar  Guru Besar Bidang Kelautan ini.

KSP merupakan arahan langsung Presiden RI Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000.  

KSP merupakan upaya mewujudkan satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Kehadiran peta ini bisa mencegah pembangunan infrastruktur di Indonesia berbenturan atau 'tabrakan'.

Prof Agus mengemukakan seluruh simpul jaringan di provinsi diminta untuk menampilkan minimal tiga tema Informasi Geospasial Tematik (IGT), yaitu batas wilayah, data tata ruang dan peta kawasan Masyarakat Hukum Adat (MHA) --  bagi provinsi yang memiliki masyarakat kawasan hukum adat.

Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional  (JIGN) dimaksudkan agar semua sektor menggunakan satu sistem data spasial dan peta yang sama, sehingga semua sektor dapat dipadukan.

“KSP dan JIGN  pada hakikatnya untuk  memudahkan koordinasi dan  efisiensi.   Bahwa ada multi sektoral,  hal itu  akan berada  dalam satu sistem perencanaan terpadu. Sebagai contoh penentuan pembangunan waduk dan  irigasi  dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta  pembangunan sawah  di bawah  Kementerian Pertanian  dan  pembangunan tambak   harus terintegrasi,” tukas Agus Hartoko.

Ketua PPIDS UBB Wahri Sunanda mengemukakan pihaknya akan segera menghubungi pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah sebelumnya jalinan kerjasama itu telah diwujudkan  oleh Prof Agus Hartoko.

“Selain itu kita pun akan menggelarsejumlah pelatihan guna mendukung akselerasi tugas –tugas yang diemban PPIDS UBB,” tukas Wahri (BBR)

Penulis: Eddy Jajang JA (SM)

Editor  : bangdoi