Sopian Datangi DPRD Babel, Tuntut Keadlian SK Pemberhentian Sebagai ASN

kasmirudin
Sopian Datangi DPRD Babel, Tuntut Keadlian SK Pemberhentian Sebagai ASN
Pertemuan ASN dengan Komisi I DPRD Babel, di Kantor DPRD Babel di Kompleks Perkantoran Gubernur Bangka Belitung, Senin (11/2/2019). (ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Sopian AP minta Surat Keputusan (SK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) per Desember 2018, tentang pemberhentian dirinya perlu ditelaah ulang. Pasalnya, Sopian  menilai SK tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Keputusan tersebut hendaknya ditelaah kembali sesuai dengan hukum-hukum dan perundangan yang berlaku,” ujar Sopian saat melakukan pertemuan dengan Komisi I DPRD Babel, di Kantor DPRD Babel di Kompleks Perkantoran Gubernur Bangka Belitung, Senin (11/2/2019).

Pertemuan mantan ASN Pemprov Babel dengan Komisi I DPRD Babel ini, membahas pemberhentian ASN yang terkena kasus Tindak Pidana Kosupsi (Tipikor).

"Kami menuntut keadilan, kalau harus PTDH, harus dilaksanakan sesuai hukum. Kami menilai SKB 3 Menteri tidak sesuai dengan UU ASN, kami menuntut adanya evaluasi kembali terkait pasal yang berlaku dalam undang-undang," ujar Sopian.

Menanggapi hal ini, Sahirman, selaku Kepala BKPSDM Bangka Belitung mengaku dirinya sudah lama berjuang, agar keputusan ini tidak dikeluarkan. Namun, pemerintah pusat bersikeras agar keputusan ini diambil oleh pemda.

"Sejak 2015, kami sudah berjuang agar aturan ini dievaluasi. Karena  kami menilai ada hak-hak ASN di situ, namun pemerintah pusat tetap menekan pemda agar tetap mengeluarkan keputusan ini," jelas Sahirman.

Sekretaris Komisi I DPRD Babel Mansah mengatakan, merasa terhormat dan bangga karena dilibatkan untuk menyelesaikan keluhan para mantan ASN. Menurutnya permasalahan ini sudah menyangkut harkat dan martabat seluruh ASN ke depan.

"Saya merasa bangga dilibatkan dalam masalah seperti ini walaupun bukan sebagai penentu, karena permasalahan ini berakibat kepada harkat dan martabat ASN ke depan. Jika dicermati dari aturan, betul, ada beberapa pertentangan, dan persoalan ini hampir terjadi di seluruh sektor. Kita tidak bisa menyalahkan pemda ketika harus ditekan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pemberhentian,” ujarnya.

Mansah menambahkan, pencermatan terhadap aturan ini yang masih keliru. Ia pun berharap forum ini menang di MK. Sementara itu, Ketua Komisi I, Adet Mastur mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan bulan ini untuk bertemu BKN, tujuannya mencari solusi atas permasalahan tersebut. Tidak hanya itu, bulan depan juga sudah ada rencana untuk bertemu dengan Komisi II DPR RI.

"Kami sudah menjadwalkan tanggal 26 Februari untuk bertemu BKN bulan depan akan ke Komisi II DPR RI, dari masukan ini akan diperjuangkan. Kami tidak akan tinggal diam, tetap kami jalankan usaha dan perjuangan karena ada hak-hak yang harus diperjuangkan," tukasnya. (BBR)


Penulis  : Kusuma                         
Editor    : Kasmir
Sumber  :Babel Review