Rp 321 Miliar Dana Desa Siap Dikucurkan, Pencairan Dilakukan Tiga Tahap, Kecuali Babar dan Basel

Ahada
Rp 321 Miliar Dana Desa Siap Dikucurkan, Pencairan Dilakukan Tiga Tahap, Kecuali Babar dan Basel
Wagub Bab Abdul Fatah menghadiri Rapat Kerja Pencanangan Dana Desa, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (18/02/2020). (Foto: ist)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID – Dana desa sebesar Rp 72 triliun siap disalurkan ke 74.000  desa se Indonesia.

Pada tahun ini 40 persen dana desa akan disalurkan di awal tahun.

Penggunaan dana desa ini dipercepat penyalurannya untuk sektor-sektor produktif yang padat karya, seperti pasar desa, ekonomi desa, pertanian, pembuatan perikanan, dan peternakan desa, yang prinsipnya adalah menggerakkan ekonomi.

Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah menyampaikan alokasi dana desa telah diterima Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dari pemerintah pusat.

Pada periode pertama, Presiden RI mengalokasikan dana desa kepada Provinsi Bangka Belitung dalam rentang waktu lima tahun kurang lebih sebesar Rp 1,1 triliun.

Namun pada pada masa jabatan presiden yang kedua (2019-2024), untuk tahap satu, Babel mendapatkan dana desa kurang lebih sebesar Rp 321 miliar yang dialokasikan kepada 308 desa se Bangka Belitung.

Penyaluran dana desa tersebut memiliki skema pada tahap satu sebesar 40%, tahap dua 40%, dan tahap ketiga 20 %.

Skema ini berbeda dengan Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan melalui dana desa mandiri yang memiliki dua tahap, yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%.

“Ini merupakan penghargaan tertinggi dari Pemerintahan pusar kepada Pemprov Bangka Belitung melalui dua kabupaten ini. Artinya adalah mampu melaksanakan penyaluran dana desa yang dinilai sangat baik oleh Kementerian Keuangan RI,” ungkap Wagub Abdul Fatah, saat Rapat Kerja Pencanangan Dana Desa, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (18/02/2020).

Rapat Kerja Pencanangan Dana Desa ini dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrullah.

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, Sekretaris Dirjen PDTU Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito, Kepala Subdirektorat Dana Desa Kemenkeu RI Jamiart Eries Calpat dan Inspektur Jenderal Kemendagri, Ndang Basuni.

Untuk mempercepat penyaluran dana desa, Pemprov Babel bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kemasyarakatan  dan keuangan berkomitmen bersama yang dituangkan secara tertulis oleh para kepala OPD.

Wagub Babel Abdul Fatah menjelaskan bahwa dalam membangun karakter perangkat desa yang disiplin dan bertanggungjawab, serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan administratif Pemdes tahun 2020, maka Pemprov melakukan inisiasi inovasi berupa penerbitan Nomor Induk Aparatur Desa.

“Langkah ini sebagai pemenuhan amanat Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan sebagai pengembangan database, sehingga akan menghasilkan data dan informasi yang akurat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa hal tersebut akan sangat berguna untuk Pemprov, ketika akan menyusun kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan desa.

Selanjutnya, Wagub  juga mengingatkan kepada para bupati untuk menyelesaikan persoalan mengenai batas-batas administrasi desa di wilayah masing-masing.

Ia pun berharap persoalan penyelesaian batas administratif ini agar dapat segera diselesaikan secepatnya. (BBR)