Pemkab Bangka Barat Terima Kunjungan Bappelitbangda Kota Tegal

Admin
Pemkab Bangka Barat Terima Kunjungan Bappelitbangda Kota Tegal
Foto: IST Dok.Humas Pemkab Babar

MUNTOK,BABELREVIEW.CO.ID -- Bertempat di Ruang OR 1 Sekretariat Bangka Barat, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Bappelitbangda menerima kunjungan dari Bappelitbangda Kota Tegal pada Rabu, 19 Februari 2020. Rombongan yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Kota Tegal Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari Kepala OPD Lintas Sektoral  bersama jajaran berjuml;ah 16 orang.

Pada tahun 2018, Kabupaten Bangka Barat menjadi salah satu Kabupaten dalam 100 Kabupaten/ Kota prioritas intervensi stunting di Indonesia yang kemudian ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ. Terkait hal tersebut, dalam sambutan Asisten Sekretaris Daerah Bangka Barat bidang Sosial dan pemerintahan, Drs. Muhammad Soleh, M. AP yang mewakili Bupati Bangka Barat, dijelaskan bahwa pada tahun 2019, prevalensi stunting di Bangka Barat terus menunjukkan tren menurun. Dalam acara, Bapak Soleh didampingi oleh beberapa Kepala OPD terkait, diantaranya perwakilan Dinas Kesehatan, perwakilan Bappelitbangda,  Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kominfo dan  Kepala Dinas DP2KBP3A,serta Kepala bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah.

“Per tanggal 13 Februari 2019, angka prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat sebesar 18,37%. Dan per tanggal 31 Desember 2019, prevalensi balita stunting di Bangka Barat turun menjadi 16,25%. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang diamanatkan Pemerintah Pusat Tahun 2019”, jelasnya.

“dan pada tahun 2020, kami sudah melakukan analisis situasi stunting”,lanjutnya.

Terkait stunting, Bangka Barat mendapatkan Penghargaan dari kementerian Dalam Negeri RI pada Bulan Juni 2019 dengan kategori “Terbaik Inovasi Program”.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Kota Tegal Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Herlien Tedjo Oetami, SH mengatakan bahwa kedatangannya bersama jajaran bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan berdiskusi terkait dengan implementasi 8 aksi konvergensi stunting di Bangka Barat, dokumen kebijakan, revieu dan pelaporan terkait penanggulangan stunting, dan inovasi pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait pencegahan dan penanggulangan stunting.

“Terima kasih atas sambutan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Dikarenakan stunting di Bangka barat menunjukkan tren menurun, maka kami ingin mendapatkan informasi dari Bangka Barat tentang apa yang dilakukan oleh Pemkab. Bangka Barat terkait hal tersebut. Semoga apa yang kami dapatkan disini dapat diterapkan di Kota Tegal”, jelasnya.

Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, dan PKK Desa Peradong Sampaikan Paparan

Disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Bangka Barat, M. Irsal, S.IP., M. Si, pelaksanaan 8 aksi konvergensi intervensi penurunan stunting di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2019 dimulai dengan analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, Penyusunan Perbup Peran Desa, Pembinaan KPM, Sistem Manajemen Data yang dilakukan sepanjang tahun 2019, pengukuran dan publikasi data (pada bulan Februari dan September 2019).

“Dari rembuk stunting yang sudah dilakukan didapatlah beberapa pernyataan komitmen diantaranya komitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan penurunan stunting sesuai kewenangan masing-masing, disepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting yang akan disinergikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program intervensi stunting hingga tahun 2021 dengan memerhatikan lokasi desa prioritas intervensi stunting”, paparnya.

Adapun beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan berkaitan dengan intervensi stunting diantaranya adalah:

  1. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Bangka Barat (29 Maret 2019);
  2. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting (19 Juni 2019);
  3. SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/252.B/4.3.1.1/2019 tentang Pembentukan Tim Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten Bangka Barat (10 Juni 2019).

 

Pelaksanaan intervensi stunting dilakukan secara lintas sektoral. Dalam paparan dinas kesehatan Bangka Barat yang disampaikan oleh Nurmala Anggraini, SKM, Kabid. Kesehatan Masyarakat, dijelaskan bahwa pihak Dinkes melaksanakann GT2S24  (Gerakan Terarah Tangani Stunting) yang terdiri dari 24 langkah. “GT2S24 ini tidak hanya focus pada balita stunting, tapi juga berfokus pada kasus gizi kurang dan gizi buruk serta ibu hamil. Program ini dilakukan mulai dari penguatan pendataan, FGD, sampai pada monitoring dan evaluasi”, paparnya.

Paparan juga disampaikan oleh PKK Desa Peradong, Murniyati, S. Pdm dalam paparannya, disebutkan beberapa hal yang dilakukan oleh PKK Desa Peradong dalam kaitannya dengan intervensi stunting diantaranya peningkatan peran PIK-R dan BKR, pendampingan ahli gizi kepada kader PKM dan posyandu, terbentuknya forum “Ayah Hebat Aku Sehat”, serta pemberian PMT kepada balita, ibu hamil dan menyusui.

“berbagai kegiatan juga dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengentasan stunting, yaitu sosialisasi 1000HPK yang diikuti oleh pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui, workshop pengolahan hasil laut dan pertanian untuk menciptakan kreasi makanan baru untuk menambah keragaman, pelatihan penyemaian lada, serta pemanfaatan TOGA”, jelasnya.

Acara dirangkaikan dengan penyerahan cinderamata oleh Pemerintah Kota Tegal kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. (BBR/ADV)