Kombes Pol Zaidan Jadi Kuasa Hukum Pedagang Korban Pemukulan Anggota Dewan

kasmirudin
Kombes Pol Zaidan Jadi Kuasa Hukum Pedagang Korban Pemukulan Anggota Dewan
Pengacara dari korban dugaan pemukulan yang terjadi beberapa hari yang lalu di Plaza Taman Sari Sungailiat, Kombes Pol Dr. Zaidan SAg MM mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bangka dan diterima langsung oleh ketua DPRD, ketua komisi 1 dan anggota komisi 3, Kamis (1/8/2019). (Foto: Ibnu)

SUNGAILIAT, BABELREVIEW.CO.ID -- Kombes Pol Dr. Zaidan SAg MM selaku kuasa hukum dari korban dugaan pemukulan yang terjadi beberapa hari yang lalu di Plaza Taman Sari Sungailiat, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bangka dan diterima langsung oleh ketua DPRD, ketua komisi 1 dan anggota komisi 3, Kamis (1/8/2019).

Zaidan mengatakan, jika mendapatkan informasi bahwa hari ini ketua dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Bangka memanggil para penyewa kios Plaza Taman Sari yang terlibat sengketa dengan Dedy Yulianto selaku Owner dari PT. Garba General Kontraktor dan pengelola Plaza Taman Sari Sungailiat.

"Saya sebagai pengacara yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh para pedagang, yang siang ini diminta para pedagang untuk mewakili mereka datang ke dewan terkait permasalahan yang dihadapi. Sebenarnya saya juga minta perwakilan dari beberapa pedagang untuk hadir juga, tetapi ternyata agak kurang respon," ungkap Zaidan.

Dirinya menjelaskan, kedatangannya ke gedung DPRD Kabupaten Bangka bukan untuk memberikan laporan apapun. Meskipun sebenarnya informasi yang diterimanya kurang akurat, bahwa sebenarnya bukan hari ini pertemuannya, tetapi akhirnya pihaknya terima juga oleh ketua DPRD dan perwakilan dari komisi. Dari pertemuan tersebut pihaknya akhirnya mengetahui apa yang dipikirkan oleh anggota dewan.

"Saya rasa kita sudah sejalan dengan para anggota dewan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kalau bicara masalah hukum itu sudah ada normanya, seperti apa yang disampaikannya oleh ketua DPRD bahwa jika bicara masalah hukum bukan ranah DPRD,” imbuhnya.

Menurut Zaidan, dengan permasalahan yang sudah berkaitan dengan hukum, pihaknya akan melakukan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan seperti pengaduan yang dilakukannya ke pihak kepolisian dari tingkat polres dan polda.

"Kita berharap proses hukumnya adil dan profesional tanpa melihat status sosial orang yang bersangkutan seperti apa, karena hukum ruhnya adalah keadilan. Kita akan lihat kebijakan yang akan dilakukan oleh pihak dewan atau manapun, intinya pihak dewan sudah paham dan mengerti tindakan apa yang akan diambil terkait dengan permasalahan ini," tukasnya. (BBR)


 

Penulis  : Ibnu
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review