Ini Kata Caleg Milennial Tentang Politik Uang

kasmirudin
Ini Kata Caleg Milennial Tentang Politik Uang
ilustrasi.

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Pada Pemilu 2019, calon anggota legislatif kini banyak dihiasi wajah-wajah baru yang bisa dikatakan muda untuk mengisi kursi sebagai wakil rakyat baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Sebagai penantang baru, tentu akan banyak tantangan yang dihadapi para caleg muda, salah satunya yakni politik uang (Money politic). Money politic memang cukup familiar di telinga masyarakat, khususnya menjelang Pilkada atau Pemilu. Sehingga sangat mempengaruhi suara pemilih.

Ini tanggapan para caleg muda (millennial) Bangka Belitung tentang politik uang.

1. Mega Gustiana (Berkarya)

Mengenai politik uang memang tak bisa dipungkiri, itu jadi salah  satu cara bagi mereka yang tak mampu beradu untuk maju. Sehingga menghalalkan segala cara untuk menang.

Menurut Mega Gustiana, meski Partai Berkarya dapat dikatakan partai baru dalam politik Indonesia, tetapi memiliki niat baik dan punya prinsip untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat kedepannya, insya Allah kami bukan untuk mengajarkan politik uang kepada masyarakat. Politik uang bisa membuat masyarakat menjadi terlena. Bukan untuk bekerja semaksimal mungkin, tetapi hanya untuk menikmati kesenangan sesaat," katanya.

Bagi Mega, politik uang identik dengan mengawali dan mengajarkan yang tidak baik bagi masyarakat. Karena awalnya saja sudah ada sogokan dan suara masyarakat akhirnya mudah diperjualbelikan. Sehingga aspirasi masyarakat tidak kesampaian.

“Menggunakan politik uang untuk meraih suatu jabatan akan membawa dampak buruk bagi seseorang pejabat, awalnya saja sudah melakukan kecurangan bagaimana untuk berkelanjutan," ungkapnya.

Untuk itu, ia sangat berharap masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya Pemilu. Karena politik uang juga erat kaitannya dengan masyarakat sebagai objek atau sasaran para pelaku politik uang.

2. Dedek Damaiyanti (PDIP)

Politik uang sudah bukan hal yang tabu bagi para pelopor politik. Politik uang bahkan sudah dijadikan sebagai jalan untuk memenangkan partai politik atau oknum-oknum yang curang.

Menurut Dedek, politik uang digunakan untuk membeli suara. Untuk masyarakat  yang tidak paham dengan dunia politik akan menerima uang tersebut, untuk memilih menggunakan hak suaranya. Lucunya politik uang tidak hanya diberikan kepada mereka (masyarakat) yang memiliki hak suara, tetapi juga diberikan kepada pemegang kekuasaan.

Karenanya masalah itu harus diatasi bersama masalah. Ini bukan hanya para caleg yang mengawasi, tetapi harus melibatkan elemen masyarakat dan perangkat kelurahan untuk ikut mengawasi.

“Cara kita meyakinkan ke masyarakat kalau kita tidak ikut-ikutan menggunakan politik uang, ya dengan cara kita harus sering turun kemasyarakat kita dengar keluh kesah mereka dan kita  yakinkan mereka kalau politik itu tidak harus dikait-kaitkan dengan uang," jelasnya.

Untuk itu kata Dedek, perlu merubah mindset masyarakat juga untuk menolak setiap ada upaya politik uang yang hadir di tengah masyarakat.

“Dampak dari politik uang dapat merusak bangsa. Misal dalam praktek politik uang dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia, ini menyebabkan demokrasi yang sakit. Demokrasi yang harusnya "bebas" menjadi tidak bebas, hanya karena pembelian hak suara tersebut," katanya.

“Kedaulatan yang seharusnya milik semua orang, sekarang menjadi yang hanya memiliki uang. Selain itu, praktek politik uang juga merusak moral demokrasi, kenapa demikian? Karena rakyat memilih pemimpin bukan karena asas kepemimpinannya, bukan karena kinerja nya, atau bukan karena visi dan misinya, melainkan karena uang yang diberikan untuk menambah hak suara demi kepentingannya,” tambah Dedek.

Oleh karena itu, kaum intelektual harus menanggapi kritis hal yang demikian. Contohnya, mencegah hal-hal yang mungkin akan terjadinya praktek politik uang. (BBR)