Dinilai tidak Memiliki Dasar Hukum yang Sah, BP3L Harus Dibubarkan!

kasmirudin
Dinilai tidak Memiliki Dasar Hukum yang Sah, BP3L Harus Dibubarkan!
DPRD Provinsi Bangka Belitung menggelar audiensi membahas hasil investigasi TP4L terhadap BP3L, yang dilaksanakan di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (4/11/2019). (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar audiensi membahas hasil investigasi TP4L terhadap BP3L, yang dilaksanakan di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (4/11/2019).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DRPD Babel, Adet Mastur didampingi anggota komisi lainnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua TP4L, Zaydan, Ketua BP3L sekaligus Ketua AELI, Zainal Arifin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian Bangka Belitung.

Pertemuan ini dilakukan, atas dasar surat yang dilayangkan BP3L untuk menggelar pertemuan melihat kondisi harga lada yang rendah dan meluruskan permasalahan yang muncul berkaitan dengan kondisi BP3L saat ini.

"Kami mendapatkan surat masuk dari BP3L Babel, yang disampaikan kepada kami berkenaan turunnya harga lada putih dan keinginan meluruskan permasalahan yang muncul di media terkait BP3L. Karena kami juga mendengarkan di media, adanya temuan naik turunnya lada karena ada yang bermain. Oleh itu tolong jika emang ada, mafia ini yang harus kita bongkar," kata Adet membuka pertemuan tersebut.

Zainal pada pertemuan tersebut, mengaku kaget sekaligus kecewa atas pemanggilan ini.

“Kami kecewa dengan tim ini, karena kami disalahkan. Bahkan, dikatakan kepengurusan kami sekarang  tidak sah. Padahal kami mencoba bekerja, baik lewat edukasi dan budidaya lada di Babel," jelas Zainal.

Adapun Zainal mengatakan jika timnya harus dilakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang dituduhkan tersebut, seharusnya pihak kepolisian atau kejaksaan yang melakukan.

"Seharusnya yang memanggil kami itu kalau memang ada indikasi mafia dan ditemukan data- datanya bukan tim ini yang memeriksa, langsung saja kepolisian atau kejaksaan. Jadi jangan  membuat kita kebingungan," sebutnya.

Ia menuturkan, terkait penurunan lada bukan karena ada mafia, kartel dan oplosan. Tetapi  memang pengaruh pasar dunia saat ini. Untuk itu perlu dicari solusinya.

"Jika menurut Pak Zaidan ada kekeliruan, tidak kita permasalahkan. Tetapi diajukan karena proses di Kemenkum HAM, sampaikan jika ada kekeliruan atau kecacatan hukum. Karena bukan kami yang menilai, kami hanya menjalankan dan menerima. Memang hampir 10 tahun berjalan mengapa baru sekarang ricuh," katanya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Zaidan selaku Tim TP4L menjabarkan hasil investigasi yang dilakukan berdasarkan keterangan ketua BP3L beserta dokumen dan fakta yang ada.

"Keberadaan kami TP4L bukan ingin memasukkan orang ke penjara, tetapi kita mendudukan secara normatif hal yang berkaitan dengan lada ini. Salah satunya bagaimana legalitasnya BP3L ini," ungkapnya.

Salah satu hasil dari pemeriksaan ini ditemukan adanya kejanggalan berdasarkan kerja sama yang dijalankan antara BP3L dengan AELI, yang ketua lembaga tersebut adalah orang yang sama.

  "Bagaimana bisa melakukan kerja sama antara BP3L dan AELI, dengan ketua yang orangnya sama," kata Zaidan.

Selain itu, Zaidan juga menyebutkan BP3L versi Drs. Zainal Arifin tidak memenuhi dasar hukum yang sah bahkan ilegal. Sehingga harus dihentikan dan juga ditemukan indikasi pelanggaran Undang-undang RI Nomor :20 tahun 2016  tentang indikasi geografis (IG) dan klarifikasi soal dana diterima BP3L Rp1 miliar dari  eksportir.

"Dari hasil pemeriksaan kami tentu ada korelasinya terkait dengan indikasi geografis lada  Babel. IG itu harusnya milik petani. Di pasaran harganya tinggi kalau pakai IG, kalau tanpa IG  harga lada rendah. IG ini adanya di BP3L," sebut Zaidan.

Namun sayang, investigasi yang dilakukan TP4L nampak tak disambut baik oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. Datang terlambat kedalam pertemuan tersebut, di saat pertemuan hampir selesai.

Didit menyebutkan, hasil investigasi yang dipaparkan TP4L dinilai keliru dan menggiring opini, bahwa penyebab harga lada yang rendah diakibatkan oleh carut marutnya kondisi BP3L.

"Sekarang yang kita butuh bagaimana solusinya, bukan dengan bangga manggil-manggil orang terkait pengawasan. Saya tidak bermaksud membela siapa pun, cuma kasihan opini yang digiring bahwa penyebab lada turun itu ini," jelas Didit.

Karena itu, ia meminta agar Pemprov Babel dapat menawarkan konsep ke DPRD untuk meningkatkan harga Lada, bukan malah mencari kambing hitam.

"Di sini harusnya mencari solusi, formatnya tawarkan ke DPRD. Itu yang benar. Ini lho konsep pemda untuk meningkatkan harga lada, tawarkan dalam bentuk perda," pungkas Didit. (BBR)


 

Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review