BPK Serahkan LHP LKPD, Pemkab Bangka Raih Opini WTP

kasmirudin
BPK Serahkan LHP LKPD, Pemkab Bangka Raih Opini WTP
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018, Selasa (21/5/2019). (Foto: Diko)

PANGKALPINANG, BABELREVIEW.CO.ID -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018.

Hal tersebut disampaikan BPK saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan di Kantor BPK, Selasa (21/5) pagi.

Ini merupakan ketiga kalinya Pemerintah Kabupaten Bangka memperoleh opini WTP secara berturut. Namun demikian masih ditemukan permasalahan yang meliputi kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 408,11 juta.

Hal itu diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Widhi Widayat saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018.

Permasalahan SPI di antaranya adalah hibah langsung dalam bentuk barang dan uang yang diterima Dinas Kesehatan senilai Rp 5.091,99 juta dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 4.131,95 juta belum disahkan dan dilaporkan sebagai pendapatan hibah, dan proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah APBN belum optimal.

Permasalahan ketidakpatuhan di antaranya adalah perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp328,46 juta, kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan senilai Rp65,59 juta. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pemda telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp203,15 juta.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, bahwa bupati Bangka wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Widhi mengucapkan terima kasih kepada bupati Bangka beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," tutupnya. (BBR)


Penulis  : Diko
Editor    : Kasmir
Sumber : Babel Review